Peta Rawan Bencana Diabaikan – Setiap bulan, Badan Geologi Kementerian ESDM secara rutin mengirimkan peta
Kawasan Rawan Bencana (KRB) kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sayangnya, dokumen penting tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar upaya mitigasi bencana.
Kepala Tim Kerja Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Oktori Prambada,
menjelaskan bahwa peta KRB menyajikan informasi detail mengenai wilayah-wilayah rawan bencana hingga ke tingkat pedesaan.
Setiap kawasan ditandai dengan warna berbeda yang menunjukkan tingkat kerawanan serta kesesuaiannya dengan tata ruang.
Menurut Oktori, tingkat kepatuhan pemanfaatan peta tersebut masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei tahun 2024,
hanya sekitar 28 hingga 30 persen wilayah di Indonesia yang benar-benar menjadikan peta kerawanan bencana sebagai acuan kebijakan dan aktivitas
pembangunan. Artinya, masih ada sekitar 70 persen daerah yang belum memanfaatkannya secara maksimal.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) PVMBG Badan Geologi, Edi Slameto, menegaskan bahwa peta rawan bencana sejatinya bukanlah hal baru.
Tantangan utama justru terletak pada minimnya kesadaran, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam menerapkan informasi tersebut.
Edi menyebut, tidak menutup kemungkinan informasi sudah diterima oleh pemangku kepentingan di daerah, namun tidak dijadikan pedoman dalam
aktivitas sehari-hari. Padahal, peringatan terkait zona kerentanan tanah secara rutin telah disampaikan setiap bulan
kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ia pun berharap agar peta rawan bencana segera dimanfaatkan secara serius, khususnya sebelum bencana terjadi,
seperti peristiwa longsor yang sempat melanda wilayah Cisarua, Bandung Barat.
Menurutnya, peta yang diterbitkan Badan Geologi dapat membantu memprediksi risiko sekaligus menekan potensi dampak bencana.
Edi menekankan pentingnya kesadaran sejak dini agar langkah pencegahan bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu adanya korban jiwa.
Di sisi lain, sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai terdampak bencana alam menjelang akhir 2025.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatat, sebanyak 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut
berpotensi mengalami gerakan tanah dengan kategori menengah.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Mulku Engkun, menjelaskan bahwa potensi tersebut didasarkan pada analisis data PVMBG
Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan, karakteristik tanah, serta faktor lingkungan lainnya.
Menurut Teten, hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi.
Beberapa daerah di Kabupaten Bandung yang masuk kategori rawan antara lain Arjasari,
Baleendah, Banjaran, Cisarua, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Ibun, hingga Kertasari.
Selain itu, potensi serupa juga ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, seperti Lembang, Parongpong,
Cisarua, Gunung Halu, dan Rongga. Berdasarkan hasil analisis PVMBG dan BMKG,
kawasan-kawasan tersebut dinilai rentan mengalami pergerakan Tuna55 tanah.
