Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menarik ribuan dokumen yang berkaitan dengan Jeffrey Epstein dari laman resminya. Langkah ini diambil setelah sejumlah penyintas menyatakan bahwa data pribadi mereka terungkap dalam dokumen yang sebelumnya dirilis ke publik.
Sebelumnya, sekitar tiga juta dokumen tambahan terkait penyelidikan Epstein dipublikasikan pada Jumat lalu. Namun, rilis besar-besaran tersebut justru memicu gelombang kecaman dari para korban dan kuasa hukum mereka.
Mengutip laporan BBC pada Rabu (4/2/2026), pengacara para penyintas menyebut bahwa kesalahan dalam proses penyensoran atau redaksi dokumen telah berdampak serius. Mereka menilai kekeliruan tersebut “menghancurkan kehidupan” hampir 100 korban.
Dalam berkas yang dipublikasikan, ditemukan alamat email, foto telanjang, serta informasi lain yang memungkinkan identitas korban dikenali. Para penyintas pun mengecam keras pengungkapan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” serta memperparah trauma yang telah mereka alami.
Mereka menegaskan bahwa korban seharusnya tidak diseret kembali ke ruang publik, diawasi, ataupun dipaksa menghadapi trauma berulang akibat kelalaian institusi negara.
DOJ Akui Kesalahan dan Tarik Dokumen
Menanggapi kritik tersebut, DOJ menyatakan telah mencabut seluruh dokumen yang ditandai bermasalah. Pihaknya mengakui bahwa pengungkapan data sensitif terjadi akibat “kesalahan teknis atau kelalaian manusia”.
Dalam surat yang diajukan ke pengadilan federal pada Senin, DOJ menyebut bahwa semua dokumen yang diminta korban atau kuasa hukumnya telah ditarik untuk dilakukan penyuntingan ulang. Departemen itu juga menyatakan masih terus meninjau permintaan tambahan dan menghapus sejumlah besar dokumen lain yang secara independen dinilai perlu direvisi.
Berdasarkan ketentuan undang-undang yang mewajibkan publikasi dokumen Epstein, pemerintah federal diwajibkan menyamarkan seluruh informasi yang dapat mengungkap identitas korban. Ketentuan ini muncul setelah kedua kamar Kongres menyetujui langkah legislatif yang memaksa DOJ membuka arsip tersebut ke publik.
Namun pada Jumat lalu, dua pengacara korban, Brittany Henderson dan Brad Edwards, meminta hakim federal di New York untuk memerintahkan penutupan situs web yang memuat dokumen-dokumen tersebut. Mereka menyebut insiden ini sebagai “pelanggaran privasi korban terburuk dalam satu hari sepanjang sejarah Amerika Serikat”.
Keduanya menilai situasi tersebut sebagai kondisi darurat yang membutuhkan intervensi pengadilan segera, karena DOJ dianggap gagal melindungi identitas korban dalam ribuan kasus.
Penyintas Terima Ancaman Serius
Sejumlah korban Epstein turut menyampaikan kesaksian dalam surat tersebut. Salah satu korban menyebut kebocoran data itu mengancam keselamatannya, sementara korban lain mengaku menerima ancaman pembunuhan setelah informasi perbankan pribadinya terungkap.
Berbicara kepada BBC, penyintas Annie Farmer mengatakan sulit baginya untuk mencerna informasi baru terkait kasus Epstein karena dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh rilis dokumen tersebut sangat besar.
Penyintas lainnya, Lisa Phillips, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap DOJ. Ia menyebut departemen tersebut gagal memenuhi tiga tuntutan utama korban: membuka dokumen secara lengkap, mematuhi tenggat waktu, dan melindungi identitas penyintas.
Pengacara hak perempuan Gloria Allred juga mengungkapkan bahwa banyak korban yang sebelumnya tidak pernah diidentifikasi secara publik kini terekspos. Bahkan, dalam beberapa kasus, nama korban masih bisa dibaca meski telah dicoret.
Sementara itu, juru bicara DOJ mengatakan kepada CBS bahwa pihaknya serius melindungi korban dan telah menyamarkan ribuan nama. Menurutnya, hanya sekitar 0,1 persen dari halaman yang dirilis masih memuat informasi sensitif yang terlewat.
Sejak undang-undang tersebut berlaku tahun lalu—yang ditandatangani oleh Donald Trump di bawah tekanan bipartisan—DOJ telah merilis jutaan berkas, termasuk jutaan halaman dokumen, ratusan ribu gambar, dan ribuan video.
Jeffrey Epstein sendiri meninggal dunia di sel penjara New York pada 10 Agustus 2019, saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks, dalam kasus yang terus menyisakan luka mendalam bagi para korbannya. Tuna55
